Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Perizinan

1. Surat Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS AKL)

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016

2. Persyaratan Pelayanan
• FC Akta Pendirian dan/atau Perubahan Badan Hukum Dalam Bentuk Perseroan Terbatas Yang Memuat Kegiatan Jasa Penempatan Tenaga Kerja dan Telah Mendapat Pengesahan Dari Instansi Yang Berwenang
• Fotocopy Surat Domisili Perusahaan
• Fotocopy NPWP Perusahaan
• Fotocopy Sertifikat Kepemilikan Tanah Berikut Bangunan Kantor atau Perjanjian Kontrak/Sewa Paling Singkat 5 (lima) Tahun Yang Dikuatkan Dengan Akta Notaris
• Surat Pernyataan Dari Penanggung Jawab Perusahaan Bahwa Tidak Merangkap Jabatan Sebagai Penanggung Jawab Pada LPTKS Lain
• Bagan Struktur Organisasi Dan Personil
• Rencana Kerja LPTKS Paling Singkat 1 (satu) Tahun Kedepan
• Pas foto berwarna penanggung jawab perusahaan Ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
• Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

3.Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
2 Hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (SIU LPTKS AKL)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
• Gedung Pelayanan;
• Banner/leaflet;
• Komputer;
• Meja;
• Kursi;
• Halaman parkir roda 2 dan roda 4;
• Toilet;
• Ruang Laktasi;
• Arena Bermain Anak;
• Kantin;
• Televisi;
• Mesin Survei Kepuasan Masyarakat;
• Tangga landau bagi penyandang cacat;
• Jaringan Wifi.

9. Kompetensi pelaksana
• Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun
• Menguasai Standar Operasional Prosedur;
• Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standart pelayanan minimum dan informasi publik;
• Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik;
• Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik;
• Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
• Memiliki kemampuan kerjasama tim;
• Mampu mengoperasikan komputer;
• Memahami penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) dan aplikasi lainnya.

10. Pengawasan internal
• Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodik melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang diaanggap penting
• Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas
• Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan dan atau rapat Tim Teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

12. Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
• Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas yang berlogo DPMPTSP Kota Tomohon yang dijamin keasliannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah digandakan sebagai arsip kantor;
• Surat Izin/Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya;
• Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada izin dan dibayarkan pada loket Bank yang sudah tersedia di dalam gedung pelayanan.

14. Evaluasi kinerja pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

2. Perpanjangan SIU LPTKS AKL

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
2 Hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5.Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Perpanjangan LPTKIS

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

3. Perubahan SIU LPTKS AKL

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016

2. Persyaratan Pelayanan
• Foto copy akta perubahan badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas yang memuat kegiatan jasa penempatan tenaga kerja dan telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
• SIU LPTKS yang masih berlaku
• Surat pernyataan dari enanggung jawab perusahaan bahwa tidak merangkap jabatan sebagai penanggung jawab pada LTKPS lain.
• Bagan struktur organisasi dan personil.
• Pasa foto berwarna penanggung jawab perusahaan ukuran 4×6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.
• Foto copy KTP penanggung jawab yang baru perusahaan.
• Surat pernyataan yang di tanda tangani di atas kertas bermetrai cukup dari penanggung jawab perusahaan yang baru yang menyatakan bahwa yang ersangkutan tidak pernah di jatuhi hukuman pidana paling lama 5 (lima) tahun.

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
4 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Perubahan SIU LPTKS AKL

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

4. Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016
• Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

2. Persyaratan Pelayanan
• Alasan perpanjangan RPTKA
• FC. RPTKA yang masih berlaku
• Bukti pembayaran DKP-TKA melalui bank pemerintah yang di tunjuk oleh Menteri/Restribusi melalui bank yang di tunjuk oleh Gup/Bup/Walikota
• FC. Keputusan RPTKA yang masih berlaku
• FC. Paspor TKA yang masih berlaku
• Pas foto warna (4×6) 2 (dua) lembar
• FC. Perjanjian kerja/perjanjian melakukan
• FC. Bukti Gaji/Upah TKA
• FC. NPWP bagi pemberi kerja TKA (perusahaan)
• FC. NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
• Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia
• FC. Bukti kepersertaan ikut program jamsos nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 bulan
• FC. Surat penunjukan TKI pendampinng
• Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka ahli teknologi
• Rekomendasi jabatan yang akan di duduki oleh TKA dari instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknik terkait

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
7 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

5. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
• Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja

2. Persyaratan Pelayanan
• Fc Akta pendirian dan/perubahan sebagai badan hukum yang disahkan oleh instansi yang berwenang
• Daftar riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pasfoto Uk. 4×6 (3 lembar) berlatar belakang merah
• FC. NPWP atas nama lembaga
• FC. Tanda Bukti kepemilikan/sewa atas sarana dan prasarana kantor dan tempat pelatihan untuk sekurang-kurangnya 3 Tahun
• Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang (Lurah)
• Profil LPK yang ditandatangani oleh penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Struktur organisasi dan uraian tugas
b. Daftar riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan
c. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 Tahun
d. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan
e. Kapasitas pelatihan pertahun
f. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
7 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Lembaga Pelatihan Kerja (ILPK)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

6. Izin Trayek

1. Dasar Hukum
• Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
• Keputusan Menteri Perhubungan 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum
• Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

2. Persyaratan Pelayanan
• Ijin Trayek Asli
• Foto Copy KTP Pemilik Kendaraan
• Foto Copy STNK/Pajak
• Foto Copy KIUR

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
4 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Struktur dan Besarnya tarif retribusi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Trayek

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

7. Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3

1. Dasar Hukum
• UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 18 Tahun 2009 tentang tata cara perizinan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
• Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
• Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 1 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2. Persyaratan Pelayanan
• Surat Permohonan bermeterai Rp.6.000,-;
• Fotocopy dokumen AMDAL atau dokumen UPL-UKL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Foto copy dokumen kerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah memiliki izin pengangkutan dan pengumpulan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup;
• Foto copy dokumen pengiriman limbah B3 (manifest) yang terbaru
• Foto bangunan penyimpanan sementara limbah B3;
• Gambar teknik bangunan dan denah lokasi penyimpanan sementara limbah B3
• Daftar jenis dan volume limbah B3 yang dihasilkan: dan
• Foto copy neraca limbah B3

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penetapan biaya
• Pembayaran Retribusi
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
8 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) LB3

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

8. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

1. Dasar Hukum
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri;
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/MENLH/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;
• Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Pengkajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air;
• Permen LH No. 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
• PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

2. Persyaratan Pelayanan
• Surat Permohonan bermeterai Rp.6.000,-;
• Rekomendasi TKPRD
• Foto copy AMDAL atau dokumen UPK/UKL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) atau dokumen lingkungan hidup lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL);
• Surat pernyataan kesanggupan memasang flow meter pada saluran outlet pembuangan limbah cari;
• Diagram alir proses pengolahan limbah dan data teknis Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL); dan
• Foto copy hasil analisis limbah cair dari laboratorium yang ditunjuk oleh Provinsi Sulawesi Utara yang memenuhi baku mutu air limbah selama 6 (enam) bulan terakhir untuk pengajuan izin baru dan 3 (tiga) bulan terakhir untuk perpanjangan izin

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
8 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Pembuangan Limba Cair (LINGKUNGAN IPLC)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

9. Izin Lingkungan

1. Dasar Hukum
• Undang-Undang 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
• Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
• Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan
• Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

2. Persyaratan Pelayanan
• Rekomendasi TKPRD
• Formulir/Dokumen Izin Lingkungan
• Hasil Pemeriksaan Rona Awal (Sesuai Jenis Kegiatan)
• Dokumentasi Site/Tapak Kegiatan
• Site Plan Kegiatan
• Fotokopi bukti Lunas Retribusi Persampahan

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
8 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Keputusan Izin Lingkungan

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

10. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

1. Dasar Hukum
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/12/2007 tentang Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Tata cara penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
• Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang penerbitan SIUP

2. Persyaratan Pelayanan
Baru :
Perusahaan Berbadan Hukum
a. Surat Permohonan
b. Foto copy akte pendirian perusahaan perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll)
c. FC Perubahan Perusahaan (apabila ada)
d. FC Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM (Khusus PT)
e. FC KTP Penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan
f. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan
g. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)

Perusahaan Perorangan
a. FC KTP Penanggungjawab / Direktur Utama Perusahaan
b. Surat Pernyataan dari pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan
c. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)

Permohonan Pendaftaran Ulang :
a. SIUP asli
b. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk PT)
c. Surat Pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha perusahaan

Permohonan Pembukaan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan :
a. FC SIUP kantor pusat perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat penerbit SIUP
b. FC dokumen pembukaan kantor cabang/perwakilan perusahaan
c. FC KTP dan surat penunjukan sebagai penanggung jawab kantor cabang/perwakilan perusahaan
d. Surat pernyataan dari pemohon tentang lokasi usaha kantor cabang/perwakilan perusahaan

Permohonan Perubahan :
a. Surat Permohonan SIUP
b. SIUP asli
c. Neraca Perusahaan (tahun terakhir khusus untuk PT)
d. Data pendukung perubahan
e. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)

Permohonan Penggantian SIUP Hilang :
a. Surat permohonan
b. Surat keterangan hilang dari kepolisian
c. FC SIUP lama (apabila ada)
d. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
• Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
• Pendaftaran berkas
• Pemeriksaan berkas
• Pemeriksaan Lapangan
• Pencetakan Izin
• Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
4 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
• Datang langsung
• Melalui surat
• Email
• Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
• Verifikasi aduan
• Mediasi
• Koordinasi dan cek lokasi
• Sanksi
• SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
o 1 orang Kabid Pengendalian;
o 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
o 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
• Ruang Pengaduan;
• Kotak Pengaduan;
• Pesawat telepon;
• Komputer;
• Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

11. Izin Usaha Industri (IUI)

1. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
3. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian Izin usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
5. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 64/M-IND/PER/7/2016 tentang besaran jumlah tenaga kerja dan nilai investasi untuk klasifikasi usaha industri.

2. Persyaratan Pelayanan
a. Surat Permohonan
b. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam)
c. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll)
d. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)
e. Foto copy Izin Gangguan
f. Foto copy Dokumen Lingkungan

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
1. Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. PencetakanIzin
6. Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Industri (IUI)

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1. Datang langsung
2. Melalui surat
3. Email
4. Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
1. Verifikasi aduan
2. Mediasi
3. Koordinasi dan cek lokasi
4. Sanksi
SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. 1 orang Kabid Pengendalian;
2. 3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
3. 3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1. Ruang Pengaduan;
2. Kotak Pengaduan;
3. Pesawat telepon;
4. Komputer;
5. Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

8. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
1. Gedung Pelayanan;
2. Banner/leaflet;
3. Komputer;
4. Meja;
5. Kursi;
6. Halaman parkir roda 2 dan roda 4;
7. Toilet;
8. Ruang Laktasi;
9. Arena Bermain Anak;
10. Kantin;
11. Televisi;
12. Mesin Survei Kepuasan Masyarakat;
13. Tangga landai bagi penyandang cacat;
14. Jaringan Wifi.

9. Kompetensi pelaksana
1. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun
2. Menguasai standar operasional prosedur
3. Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standart pelayanan minimum dan informasi public
4. Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik
5. Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik
6. Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7. Memiliki kemampuan kerjasama tim
8. Mampu mengoperasikan computer
9. Memahami penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) dan aplikasi lainnya

10. Pengawasan internal
1. Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang diaanggap penting
2. Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3. Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

12. Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standart operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Tomohon yang dijamin keasliaannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah di gandakan sebagai arsip kantor
2. Surat Izin/Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
3. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada izin dan dibayarkan pada loket Bank yang sudah tersedia di dalam gedung pelayanan.

12. Izin Perluasan Industri (IPI)

2. Persyaratan Pelayanan
1. Surat Permohonan
2. KTP Penanggungjawab Perusahaan (dicatat/direkam)
3. Foto copy akte pendirian perusahaan (bagi perusahaan berbentuk PT, CV, Koperasi, dll)
4. Pas Foto Ukuran 3 x 4 (2 lembar)
5. Foto copy Dokumen Lingkungan

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
1. Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2. Pendaftaran berkas
3. Pemeriksaan berkas
4. Pemeriksaan Lapangan
5. PencetakanIzin
6. Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Izin Perluasan Industri (IPI

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

13. Izin Usaha Kawasan Industri

1. Dasar Hukum
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri
3.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Industri.
4.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/m-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin usaha Industri, Izin Usaha Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
5.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

2. Persyaratan Pelayanan
1.Surat Permohonan yang ditandatangani diatas meterai 6.000,-
2.KTP pemilik usaha;
3.Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya ( PT. Melampirkan SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM; CV. Sudah terdaftar di pengadilan Negeri; Koperasi; Kementerian) ;
4.Izin Prinsip;
5.Foto Copy Izin Lokasi;
6.Foto Copy Izin Lingkungan;
7.Foto Copy Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN Kawasan Industri
8.Foto Copy Rencana Tapak Tanah (site plan) Kawasan Industri yang sudah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
9.Laporan data Kawasan Industri mengenai kemajuan pembangunan kawasan Industri triwulan terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-4;
10.Foto copy Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang telah dikuasai dan siap digunakan;
11.Fotocopy dokumen Tata Tertib Kawasan Industri (estate regulation) yang sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri; dan
12.Susunan Pengurus/Pengelola Kawasan Industri.

3. Sistem Mekanisme dan Prosedur
1.Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2.Pendaftaran berkas
3.Pemeriksaan berkas
4.Pemeriksaan Lapangan
5.PencetakanIzin
6.Penyerahan Izin

4. Jangka waktu penyelesaian
6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5. Biaya/Tarif
Gratis

6. Produk Pelayanan
Izin Usaha Kawasan Industri

7. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1.Datang langsung
2.Melalui surat
3.Email
4.Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
1.Verifikasi aduan
5.Mediasi
6.Koordinasi dan cek lokasi
7.Sanksi
SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1.1 orang Kabid Pengendalian;
2.3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
3.3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1.Ruang Pengaduan;
2.Kotak Pengaduan;
3.Pesawat telepon;
4.Komputer;
5.Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

8. Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
1.Gedung Pelayanan;
2.Banner/leaflet;
3.Komputer;
4.Meja;
5.Kursi;
6.Halaman parkir roda 2 dan roda 4;
7.Toilet;
8.Ruang Laktasi;
9.Arena Bermain Anak;
10.Kantin;
11.Televisi;
12.Mesin Survei Kepuasan Masyarakat;
13.Tangga landai bagi penyandang cacat;
14.Jaringan Wifi.

9. Kompetensi pelaksana
1.Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun
2.Menguasai standar operasional prosedur
3.Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standart pelayanan minimum dan informasi public
4.Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik
5.Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik
6.Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7.Memiliki kemampuan kerjasama tim
8.Mampu mengoperasikan computer
9.Memahami penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) dan aplikasi lainnya

10. Pengawasan internal
1.Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang diaanggap penting
2.Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3.Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

11. Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
1.Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Tomohon yang dijamin keasliaannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah di gandakan sebagai arsip kantor
2.Surat Izin/Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
3.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada izin dan dibayarkan pada loket Bank yang sudah tersedia di dalam gedung pelayanan.

14. Izin Perluasan Kawasan Industri

1.Dasar Hukum
1.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
2.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 tahun 2015 tentang Kawasan Industri
3.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.
4.Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perluasan Dan Tanda Daftar Industri.
5.Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor : 81/M-IND/PER/10/2014 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri

2.Persyaratan Pelayanan
1.Keterangan umum pemohon; dan
2.Data perluasan Kawasan yang dimohonkan, meliputi :
a.Lokasi dan Luas Perluasan Kawasan;
b.Investasi dan Permodalan ; dan
c.Tenaga Kerja Perusahaan Kawasan Industri; yang ditandatangani oleh pengurus perusahaan yang mempunyai kewenangan sesuai dengan akta pendirian;
3.Fotocopy IUKI;
4.Surat pernyataan dari perusahaan Kawasan Industri bahwa lahan perluasan Kawasan berada didalam kawasan Peruntukan Industri sesuai RT/RW dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-2;
5.Data laporan Kawasan Industri 2 (Dua) tahun terakhir dengan menggunakan format sesuai formulir PMK-6;
6.Foto Copy perubahan izin Lingkungan;
7.Foto Copy Surat Persetujuan Dokumen ANDALALIN Kawasan Industri;
8.Foto Copy Surat Pelepasan Hak atau sertifikat atas tanah yang siap digunakan dan dikuasai; dan
9.Susunan pengurus/pengelola Kawasan Industri

3.Sistem Mekanisme dan Prosedur
1.Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2.Pendaftaran berkas
3.Pemeriksaan berkas
4.Pemeriksaan Lapangan
5.Pencetakan Izin
6.Penyerahan Izin

4.Jangka waktu penyelesaian
6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5.Biaya/Tarif
Gratis

6.Produk Pelayanan
Izin Perluasan Kawasan Industri

7.Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :
1.Datang langsung
2.Melalui surat
3.Email
4.Kotak pengaduan
Tindak lanjut penanganan aduan, Saran dan masukan adalah :
1.Verifikasi aduan
5.Mediasi
6.Koordinasi dan cek lokasi
7.Sanksi
SDM yang mampu bertugas dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1.1 orang Kabid Pengendalian;
2.3 orang Kepala Seksi di bidang pengendalian;
3.3 orang staf pelaksana di bidang pengendalian;
Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :
1.Ruang Pengaduan;
2.Kotak Pengaduan;
3.Pesawat telepon;
4.Komputer;
5.Kendaraan roda 2 atau 4.
Unit organisasi yang melayani penanganan aduan, saran dan masukan adalah unit struktural : Bidang Pengendalian

8.Sarana dan prasarana, dan/ atau fasilitas
1.Gedung Pelayanan;
2.Banner/leaflet;
3.Komputer;
4.Meja;
5.Kursi;
6.Halaman parkir roda 2 dan roda 4;
7.Toilet;
8.Ruang Laktasi;
9.Arena Bermain Anak;
10.Kantin;
11.Televisi;
12.Mesin Survei Kepuasan Masyarakat;
13.Tangga landai bagi penyandang cacat;
14.Jaringan Wifi.

9.Kompetensi pelaksana
1.Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun
2.Menguasai standar operasional prosedur
3.Memiliki pengetahuan tentang perundang-undangan terkait standart pelayanan minimum dan informasi public
4.Memiliki pengetahuan mengenai tata kelola pemerintahan yang baik
5.Mampu berkomunikasi secara lisan maupun tertulis dengan baik
6.Mampu berkoordinasi dengan efektif dan efisien
7.Memiliki kemampuan kerjasama tim
8.Mampu mengoperasikan computer
9.Memahami penggunaan Aplikasi Cerdas Layanan Terpadu Untuk Publik (SICANTIK) dan aplikasi lainnya

10.Pengawasan internal
1.Kepala Dinas melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulannya) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang diaanggap penting
2.Dilakukan langsung oleh Kepala Dinas melalui CCTV maupun aplikasi yang dapat dipantau secara langsung di ruang kerja Kepala Dinas
3.Kepala Bidang melakukan verifikasi dokumen perizinan atau rapat tim teknis SKPD serta melaporkan kepada Kepala Dinas

11.Jumlah Pelaksana
Petugas front office, petugas back office, kepala seksi, dan Kepala Bidang yang berjumlah 14 orang

12.Jaminan Pelayanan
Diwujudkan dalam kualitas layanan dan produk layanan yang sesuai standart operasional prosedur serta didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang ramah, cepat, terampil dan sopan santun

13.Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.
1.Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas khusus yang berlogo DPMPTSP Kota Tomohon yang dijamin keasliaannya dengan memberikan nomor registrasi yang telah di gandakan sebagai arsip kantor
2.Surat Izin/Keputusan dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
3.Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari pungutan liar, untuk perizinan yang dikenakan retribusi, pemohon langsung membayar berdasarkan nilai/jumlah yang tertera pada izin dan dibayarkan pada loket Bank yang sudah tersedia di dalam gedung pelayanan.

14.Evaluasi kinerja pelaksana
Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk selanjutnya dilakukan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kinerja pelayanan.

15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)

1.Dasar Hukum
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern

2.Persyaratan Pelayanan
Untuk Perusahaan yang berdiri sendiri
1.FC izin prinsip dari walikota
2.Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari instansi yang berwenang
3.FC KTP pemilik atau penanggung jawab perusahaan
4.FC izin lokasi dari instansi yang berwenang
5.FC NPWP Perusahaan/Pemilik
6.FC akta pendirian perusahaan dan perubahan (bila ada) yang telah disahkan bagi perusahaan yang berbadan hukum PT dan Koperasi.

3.Sistem Mekanisme dan Prosedur
1.Pengajuan berkas di Loket penerimaan berkas
2.Pendaftaran berkas
3.Pemeriksaan berkas
4.Pemeriksaan Lapangan
5.PencetakanIzin
6.Penyerahan Izin

4.Jangka waktu penyelesaian
6 hari Kerja sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

5.Biaya/Tarif
Gratis

6.Produk Pelayanan
Surat Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)